Pemerintah Yakin Penjualan Mobil Hybrid Baik Meski Tanpa Insentif Pemerintah

Berita
Otomtalk Webmaster

Pemerintah Yakin Penjualan Mobil Hybrid Baik Meski Tanpa Insentif

Pemerintah sudah memutuskan tidak kan memberikan insentif tambahan untuk kendaraan listrik, termasuk mobil-mobil hybrid. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahkan yakin penjualan mobil hybrid tetap baik tanpa ada insentif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melihat penjualan mobil hybrid cukup baik di pasar Indonesia meski tanpa bantuan insentif dari pemerintah.

“Selama ini tanpa insentif juga penjualannya cukup baik,” kata Airlangga di kutip dari Antara.

Ketika ditanya apakah dapat dipastikan mobil kombinasi bensin dan listrik tersebut tidak akan mendapat insentif, Menko Airlangga menjawab “dipastikan penjualan naik”.

Saat ini, regulasi yang berlaku untuk mobil hybrid adalah pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen. Hal ini berbeda dengan BEV yang mendapatkan beragam fasilitas, mulai dari PPnBM 0 persen hingga PPN ditanggung pemerintah (DTP).
 
Fasilitas PPN DTP diberikan khusus atas mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 40 persen. Adapun besaran PPN DTP yang diberikan sebesar 10 persen.

Dengan fasilitas ini, PPN yang dikenakan atas penyerahan mobil listrik dengan TKDN minimal 40 persen adalah sebesar 1 persen. Fasilitas PPN DTP diberikan untuk masa pajak Januari hingga Desember 2024.

Sumber: medcom.id

“ browse feed & follow @otomtalk for more “

Pemerintah Yakin Penjualan Mobil Hybrid Baik Meski Tanpa Insentif Pemerintah sudah memutuskan tidak kan memberikan insentif tambahan untuk kendaraan listrik, termasuk mobil-mobil hybrid. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahkan yakin penjualan mobil hybrid tetap baik tanpa ada insentif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melihat penjualan mobil hybrid cukup baik di pasar Indonesia meski tanpa bantuan insentif dari pemerintah. “Selama ini tanpa insentif juga penjualannya cukup baik,” kata Airlangga di kutip dari Antara. Ketika ditanya apakah dapat dipastikan mobil kombinasi bensin dan listrik tersebut tidak akan mendapat insentif, Menko Airlangga menjawab “dipastikan penjualan naik”. Saat ini, regulasi yang berlaku untuk mobil hybrid adalah pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen. Hal ini berbeda dengan BEV yang mendapatkan beragam fasilitas, mulai dari PPnBM 0 persen hingga PPN ditanggung pemerintah (DTP).   Fasilitas PPN DTP diberikan khusus atas mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 40 persen. Adapun besaran PPN DTP yang diberikan sebesar 10 persen. Dengan fasilitas ini, PPN yang dikenakan atas penyerahan mobil listrik dengan TKDN minimal 40 persen adalah sebesar 1 persen. Fasilitas PPN DTP diberikan untuk masa pajak Januari hingga Desember 2024. Sumber: medcom.id “ browse feed & follow @otomtalk for more “

Browse berita / cerita / Tips Otomotif sesuai hashtags >> otomtalk berita mobil

Silakan cek berita dan update terbaru di menu HARI INI , link ada diatas
atau browse instagram @Otomtalk dibawah ini:

Kunjungi Sponsor kami Vespark Dealer Resmi Piaggio Vespa Medan SUMUT www.vesparkindo.com
dan dealer resmi MOGE Aprilia dan Moto Guzzi Motoplex di www.motoplexindo.com

Powered by Webhosting Terjamin