Subsidi Kendaraan Listrik Dikritik DPR, Ini Jawaban Sri Mulyani Pemerintah

Berita Otomotif Otomtalk
Otomtalk Webmaster

Otomtalk :

Subsidi Kendaraan Listrik Dikritik DPR, Ini Jawaban Sri Mulyani

Pemerintah menganggarkan insentif kendaraan listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Negara (RAPBN) 2024. Tapi kebijakan itu dibanjiri kritik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran insentif itu diberikan pemerintah terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) supaya menciptakan nilai tambah hingga bisa menurunkan polusi.

“Dukungan pemerintah terhadap KBLBB adalah upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi, menciptakan nilai tambah yang tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk penurunan emisi dan mengefisienkan subsidi energi,” ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR tentang tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 di Gedung DPR.

Dia menjelaskan insentif diberikan tidak hanya kepada pabrikan tapi juga konsumen langsung. Diketahui insentif mobil listrik saat ini berupa potongan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Pemberian insentif ini bukan tanpa alasan. Diharapkan bisa membuat peralihan ke kendaraan listrik lebih cepat. Di sisi lain, dengan pemberian insentif itu juga diharapkan membuat produsen memproduksi mobil maupun motor listriknya di dalam negeri. Dengan begitu, mobil dan motor listrik yang diproduksi maupun dirakit di Indonesia tambah banyak.

“Pemerintah memberikan serangkaian insentif untuk KBLBB baik pada sisi supply maupun sisi demand. Hal ini untuk menstimulus investasi di dalam penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas,” tambah dia.

Anggota DPR Fraksi PDIP Sihar Sitorus mengkritik pertumbuhan ekonomi jangan hanya berkutat pada mobil listrik.

“Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, akan tetapi juga pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya,” ujar Anggota DPR dari Fraksi PDIP Sihar Sitorus dalam Rapat Paripurna DPR Ke-2 Masa Persidangan I tahun Sidang 2023-2024.

Subsidi Kendaraan Listrik Dikritik DPR, Ini Jawaban Sri Mulyani Pemerintah menganggarkan insentif kendaraan listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Negara (RAPBN) 2024. Tapi kebijakan itu dibanjiri kritik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran insentif itu diberikan pemerintah terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) supaya menciptakan nilai tambah hingga bisa menurunkan polusi. "Dukungan pemerintah terhadap KBLBB adalah upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi, menciptakan nilai tambah yang tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk penurunan emisi dan mengefisienkan subsidi energi," ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR tentang tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 di Gedung DPR. Dia menjelaskan insentif diberikan tidak hanya kepada pabrikan tapi juga konsumen langsung. Diketahui insentif mobil listrik saat ini berupa potongan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Pemberian insentif ini bukan tanpa alasan. Diharapkan bisa membuat peralihan ke kendaraan listrik lebih cepat. Di sisi lain, dengan pemberian insentif itu juga diharapkan membuat produsen memproduksi mobil maupun motor listriknya di dalam negeri. Dengan begitu, mobil dan motor listrik yang diproduksi maupun dirakit di Indonesia tambah banyak. "Pemerintah memberikan serangkaian insentif untuk KBLBB baik pada sisi supply maupun sisi demand. Hal ini untuk menstimulus investasi di dalam penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas," tambah dia. Anggota DPR Fraksi PDIP Sihar Sitorus mengkritik pertumbuhan ekonomi jangan hanya berkutat pada mobil listrik. "Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, akan tetapi juga pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya," ujar Anggota DPR dari Fraksi PDIP Sihar Sitorus dalam Rapat Paripurna DPR Ke-2 Masa Persidangan I tahun Sidang 2023-2024.

Silakan cek berita dan update terbaru di menu HARI INI , link ada diatas
atau browse instagram @Otomtalk dibawah ini:

NB:
Informasi Otomotif, tips, berita, lucu, video viral, browse hashtags: otomtalk berita sepedamotor mobil
kunjungi sponsor kami Vespa dealer Medan & Sumut www.vesparkindo.com
Untuk video otomotif bisa lihat dan Follow instagram @otomtalk untuk updates

Untuk informasi Berita Medan , silakan browse www.medantalk.com
Cek info lowongan kerja di www.KarirGram.com
Medan Punya Cerita cek www.MedanKu.com
Powered by Webhosting terjamin